Home /

Cabut 28 Izin Perusak Hutan di Sumatera, SHI: Negara Akhirnya Hadir untuk Alam dan Rakyat

Jakarta — Sarekat Hijau Indonesia (SHI) mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Indonesia yang mencabut izin 28 perusahaan di Aceh,...

Baca Selengkapnya >

Leuser di Meja Politik: Hutan Hilang, Bencana Datang

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) menghadapi tekanan serius akibat perambahan hutan, perkebunan sawit ilegal, pembalakan liar, pembukaan jalan, dan...

Baca Selengkapnya >

SHI: Konflik Tambang Loli Oge Cermin Lemahnya Tata Kelola Izin dan Tata Ruang Nasional

Palu – Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral...

Baca Selengkapnya >

Menaruh Harapan Kaum Hijau pada Partai Gema Bangsa

Selama bertahun-tahun, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar terjawab dalam politik Indonesia: absennya isu ekologi sebagai agenda utama...

Baca Selengkapnya >

Aktivis Hijau Kecam Kekerasan di Morowali: Pembangunan Ekstraktif Dinilai Langgar HAM dan Nilai Politik Hijau

Morowali, Indonesia — Aktivis lingkungan dan gerakan politik hijau di Indonesia mengecam keras rangkaian kekerasan yang terjadi di...

Baca Selengkapnya >

Indonesia Menuju Kolaps Ekologis: Bencana Bukan Musibah, Melainkan Produk Kebijakan Negara Catatan Akhir Tahun 2025 Sarekat Hijau Indonesia

Sepanjang tahun 2025, Indonesia tidak sekadar menghadapi rangkaian bencana ekologis, tetapi sedang menyaksikan akumulasi kejahatan ekologis negara. Banjir...

Baca Selengkapnya >

Warga Desa Loli Oge Bergerak Tolak Tambang, SHI Sulteng: Ini Bukan Pembangunan, Ini Perampasan Ruang Hidup

Palu — Masyarakat Desa Loli Oge, Sulawesi Tengah, menyatakan perlawanan terbuka terhadap rencana dan aktivitas tambang galian batuan...

Baca Selengkapnya >

Ketika Negara Mengatur Selera: Gastrokolonialisme dan Politik Pangan di Papua

Oleh: Ade Indriani Zuchri Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia Sagu merupakan sumber pangan utama dan fondasi kebudayaan masyarakat...

Baca Selengkapnya >

Dorong Pengakuan Hak Masyarakat Adat, Forum Multipihak Papua Barat Daya Rumuskan 12 Agenda Perubahan

Jakarta-Workshop yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya menghasilkan 12 poin rencana...

Baca Selengkapnya >