PP SHI Kerjasama Republik Hijau Sukses Gelar Green Sunday Discussion Bahas Ekonomi Politik Pengelolaan Mineral dan Batubara di Indonesia

Shi.or.id, Sarekat Hijau Indonesia berkolaborasi dengan Republik Hijau menggelar Green Sunday Discussion via zoom dengan tema Ekonomi Politik Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara di Indonesia pada minggu (17/09/2023). Webinar ini menghadirkan narasumber Meidi Pratama, Managing Director Lexton Consulting Group, yang dipandu oleh Taufik Hidayat, Sekretaris Sarekat Hijau Indonesia Sulawesi Selatan.

Webinar ini dibuka dengan doa bersama untuk masyarakat Rempang Kepulauan Riau dipimpin oleh Diarmila, Anggota Republik Hijau, dalam doanya disampaikan bahwa, kejadian di Pulau Rempang seharusnya tidak terjadi. Sebab, sudah menjadi keharusan Negara menjamin hak dasar warga negaranya, seperti mendapatkan penghidupan yang layak. Tak hanya itu, masyarakat Rempang telah hidup secara turun temurun dengan penuh kedamaian yang tak semestinya mendapatkan penggusuran tentu hal ini menghancurkan harga diri karena terusir dari tanah leluhur sendiri.

Dalam penyampaian arahan dan sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Sarekat Hijau Indonesia, Ade Indriani Zuchri menyampaikan latar belakang diadakannya diskusi ini dikarenakan sektor batu bara merupakan sektor penerimaan pajak terbesar yang diperoleh pemerintah pada beberapa periode

“Batu bara merupakan sektor penerimaan pajak terbesar yang diperoleh pemerintah pada beberapa periode lalu hingga hari ini sebagai sumber pendapatan negara. Akan tetapi, ternyata tidak dikembalikan atau dikonversi dalam bentuk perlindungan lingkungan hidup, sehingga semakin banyak eksploitasi sumber daya alam yang memperbesar kerusakan sumber daya itu sendiri. Sementara di tahun-tahun yang mendatang kita akan berhadapan dengan kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang telah dilakukan oleh banyaknya investasi yang ada di Indonesia”. ungkap Ade Indriani Zuhri.

Selanjutnya Ketua Umum PP SHI yang akrab di sapa Ibu Ade, menambahkan bahwa diskusi semacam ini akan memperjelas rutinitas dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi kerusakan sumber daya alam serta kerusakan budaya akibat pertumbuhan ekonomi kapital dan perubahan budaya yang semakin masif terutama di desa dan yang paling penting adalah tidak dikembalikannya kedaulatan atau pertumbuhan ekonomi yang layak bagi masyarakat di desa.

Meidi menjelaskan, hampir semua perusahaan tambang di Indonesia ini kendalikan oleh politisi. Bahkan banyak diantaranya menjabat sebagai legislatif.

“Indonesia meletakkan dasar industrialisasi melalui pengembangan strategi industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor. Tambang kita masih dikuasai oleh oligarki politik. Sehingga pengelolaannya masih jauh dari kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekologi” jelasnya

Dalam diskusi tersebut turut hadir sebagai peserta dari Mongabay Indonesia, WALHI Kepulauan Bangka Belitung, SHI Provinsi Aceh, NTT, dan pengurus wilayah SHI Sulawesi Selatan.