Satu Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Demokrasi Rasa Orde Baru

Oleh: Asmaran Dani (Sekretaris DPW SHI Sumsel)

Di bawah pohon beringin tua, puluhan orang duduk melingkar di taman belakang Cafe Rumah Sintas. Tidak ada panggung, tidak ada spanduk. Hanya kopi, dan cahaya temaram menyorot sekumpulan anak muda. Mereka khusyuk menyimak Bivitri Susanti yang sedang memberikan kuliah jalanan

“Kita hidup dalam demokrasi rasa Orde Baru.” Ucap aktor Dirty Vote itu. Forum yang sedang berlangsung merupakan diskusi publik bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Kinerja Pemerintah 2024–2025”, diselenggarakan oleh ReadSistance dan Serikat Pekerja Kampus Sumsel. Acara berlangsung pada 23 Oktober 2025, dimulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB di Rumah Sintas, Palembang. Namun yang berlangsung malam itu bukan sekadar diskusi akademik. Ia lebih menyerupai ruang perenungan kolektif masyarakat sipil yang tengah mencari kembali arah perjuangan.

Setahun setelah dilantik, pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan wajah kekuasaan yang penuh paradoks. Dengan jargon nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil, pemerintahan ini justru memperdalam sentralisasi kekuasaan dan memperlemah lembaga- lembaga demokrasi. Reformasi yang dulu dijanjikan untuk memutus rantai otoritarianisme kini hanya tersisa dalam arsip dan kenangan. Di bawah retorika stabilitas, ruang partisipasi publik menyempit, kritik dianggap ancaman, dan hukum berubah menjadi instrumen politik dengan perburuan aktivis pasca demontrasi Agustus. Semua ini mengingatkan publik pada masa ketika negara menjadi tangan besi yang mengatur segalanya dari urusan ide hingga isi kepala warga. Demokrasi hari ini tidak mati rasa, tapi sedang dihidupkan dengan rasa orde baru.

Catatan penting dari diskusi yang dimoderatori Ferdiansyah akademisi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, memberikan pemahaman satu dekade terakhir. Wajah gerakan sosial di Indonesia kian didefinisikan oleh kelas menengah. Kaum yang berpendidikan, memiliki akses digital, dan fasih berbicara tentang perubahan. Namun dominasi kelas ini justru menjadi paradoks bagi gerakan rakyat. Gerakan sosial hari ini tampak aktif di media sosial, tetapi pasif di ruang hidup rakyat. Energi protes tersalurkan lewat unggahan di ragam media sosial sementara di kampung, pabrik, dan pasar, suara rakyat tetap tak terorganisir. Gerakan sosial berubah menjadi ruang ekspresi moral, bukan arena perjuangan material.

Dalam forum, seorang peserta berkomentar getir: “Kelas menengah bicara tentang revolusi, tetapi enggan menanggung risiko kehilangan kenyamanan.”

Bivitri menyebut, kesadaran kritis kita masih berhenti pada tataran wacana. Kita banyak berbicara tentang perubahan, tetapi jarang menyentuh basis material penyebab ketimpangan itu sendiri. Kesadaran kritis tanpa kesadaran kelas hanya melahirkan moralitas individual bukan solidaritas politik. Diskusi-diskusi kritis di ruang kampus, lembaga, atau kafe alternatif memang penting, tetapi tanpa keberanian mengorganisir dan berhadapan dengan struktur kekuasaan, kesadaran itu mandek di udara. Ia menjadi ritual intelektual yang nyaman, bukan praksis yang mengubah kenyataan.

Dalam forum itu, Bivitri juga membagikan kisah perjumpaannya dengan para aktivis Jerman beberapa tahun terakhir. Dalam percakapan mereka, muncul pertanyaan yang tajam. “Di mana rakyatmu dalam gerakanmu?” Pertanyaan itu menelanjangi kelemahan gerakan sosial di Indonesia. Ia terlalu elitis, terlalu akademik, dan terlalu terpusat pada lingkaran kelas menengah. Para aktivis Jerman, kata Bivitri, meragukan efektivitas gerakan sosial kita karena absennya basis massa yang terorganisir. Tidak ada kerja-kerja pengorganisiran di tingkat akar rumput, tidak ada kontinuitas perjuangan di komunitas pekerja, petani, atau buruh informal. Gerakan sosial kita, dengan segala slogan radikalnya, masih sering berputar di antara seminar, lokakarya, dan unggahan kritis di media sosial bukan di kehidupan nyata rakyat.

Namun diskusi malam itu tidak berhenti pada kritik, tetapi juga membuka arah baru. Titik baliknya ada pada gagasan sederhana. Membangun gerakan sosial dari bawah. Dari percakapan di warung kopi, dari musyawarah di kampung, dari keresahan di ruang kerja. Dari situlah politik rakyat sejati tumbuh. Gerakan sosial bukan sekadar proyek advokasi, melainkan kerja panjang membangun kesadaran kolektif. Dari sana, pelan tapi pasti, dapat lahir instrumen politik baru. Partai rakyat, partai yang tidak muncul dari rumah oligarki, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari rakyat itu sendiri. “Partai rakyat tidak lahir dari ruang seminar,” kata Bivitri menutup diskusi, “tetapi dari keberanian rakyat untuk berbicara, berkumpul, dan bermimpi bersama.”

Kuliah jalanan di Rumah Sintas menjadi bukti bahwa ruang refleksi masih mungkin tumbuh di tengah iklim politik yang menekan. Ia kecil, sederhana, tapi justru di situlah kekuatan sejatinya. Ketika kekuasaan memperluas kontrolnya, masyarakat sipil justru menemukan cara baru untuk bertahan melalui obrolan, pembacaan, dan solidaritas. Satu tahun pemerintahan Prabowo– Gibran adalah satu tahun ujian bagi demokrasi. Namun juga satu tahun ujian bagi gerakan rakyat itu sendiri. Apakah ia akan tetap nyaman dalam lingkaran kelas menengah, atau berani turun kembali ke jalan, ke kampung, ke pabrik, ke tempat di mana politik rakyat seharusnya hidup. Karena demokrasi sejati, sebagaimana dikatakan malam itu, bukanlah hadiah dari negara, melainkan hasil kerja panjang rakyat yang tak berhenti berharap pada perubahan struktural dan kerja-kerja perlawanan akar rumput.