Dari Pusat Menuju Daerah: Kondisi Film Daerah Saat Ini

PALEMBANG — Industri perfilman Indonesia mungkin tampak gemerlap dari kejauhan, dengan rekor jutaan penonton dan karpet merah yang membentang di ibu kota. Namun, di balik kilau tersebut, tersimpan ketimpangan struktural yang mencekik para pembuat film di daerah. Hegemoni Jakarta sebagai pusat industri telah menciptakan jurang pemisah yang dalam, meminggirkan narasi-naratif lokal yang sebenarnya menjadi akar kebudayaan bangsa

Keresahan inilah yang memantik sebuah forum diskusi bertajuk “Dinamika Perfilman Daerah: Dari Tantangan Menuju Kemungkinan Baru” yang digelar tanggal 29 Maret 2026 di Guns Cafe Palembang, tepat sehari menjelang peringatan Hari Film Nasional. Inisiatif strategis ini digerakkan oleh Della Rosa, seorang mahasiswi semester akhir Program Studi Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang juga penerima Dana Indonesiana.

Forum ini sengaja dirancang oleh Della Rosa untuk menyerap masukan yang dinamis dan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Ia mengumpulkan para pekerja film di Palembang, komunitas film lokal, Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Komite Cinta Film Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, serta berbagai narasumber kompeten lainnya. Tujuannya satu: merumuskan peta jalan untuk membangun ekosistem film di daerah yang jauh lebih berkualitas, mandiri, dan berdaulat.

Dalam forum yang sarat gagasan tersebut, Della Rosa melontarkan kritik tajam terhadap situasi perfilman nasional saat ini. Melalui proyek dokumenter dan bukunya yang secara sarkastis berjudul “Maybe, Film Industry is Not For Everyone” (Mungkin, Industri Film Bukan Untuk Semua Orang), ia menelanjangi realitas pahit yang dihadapi sineas akar rumput.

“Pertumbuhan industri film kita dalam dua dekade terakhir memang pesat, tetapi pertumbuhannya cacat karena hanya berpusat di Jakarta,” tegas Della. Ia memaparkan bagaimana desentralisasi politik yang terjadi di sistem pemerintahan ternyata tidak menular ke dunia sinema. Sineas di daerah terus-menerus dibenturkan pada tembok tebal berupa minimnya infrastruktur, ketiadaan akses pendanaan, hingga monopoli jaringan distribusi bioskop yang lebih dari 60 persennya menumpuk di Pulau Jawa.

“Karya dari daerah sering kali hanya dilabeli sebagai film ‘alternatif’ atau sekadar pelengkap etalase festival, padahal di sanalah denyut nadi kebudayaan yang sesungguhnya berada. Kekhasan bahasa, lanskap sosial, dan kearifan lokal kita sedang dianaktirikan oleh industri yang terlalu kapitalistik dan sentralistik. Jika kondisi ini dibiarkan, kita tidak hanya membunuh kreativitas sineas daerah, tetapi juga membiarkan wajah kebudayaan Indonesia diseragamkan oleh selera pasar ibu kota,” tambahnya dengan nada prihatin namun penuh perlawanan.

Menghadapi tembok tebal industri arus utama, para sineas daerah tidak lantas menyerah pada nasib. Keterbatasan finansial justru melahirkan strategi bertahan hidup yang sangat mengakar pada tradisi Nusantara: gotong royong.

Membangun ekosistem film di daerah terbukti dapat dilakukan meski dengan pembiayaan yang sangat minim. Pola produksi independen yang mengandalkan urunan dana (crowdfunding), peminjaman alat secara bergilir antarkomunitas, hingga kerelaan para kru dan aktor untuk bekerja tanpa bayaran penuh demi sebuah karya, menjadi napas utama pergerakan ini. Solidaritas komunal terbukti lebih tangguh daripada sekadar ketersediaan modal kapital.

Selain itu, ruang-ruang distribusi alternatif terus dihidupkan. Pemutaran film tidak lagi harus tunduk pada layar bioskop komersial. Kampus, kedai kopi, ruang-ruang kebudayaan, hingga festival-festival film berskala lokal menjadi arena perlawanan untuk mempertemukan karya dengan penontonnya secara langsung, menciptakan ekosistem hibrida yang mandiri.

Perfilman daerah adalah cermin yang memantulkan wajah asli Indonesia yang majemuk. Menyokong ekosistem film di daerah bukan sekadar urusan hiburan, melainkan sebuah upaya serius untuk melakukan demokratisasi budaya. Sudah saatnya kamera benar-benar berada di tangan rakyat, merekam realitas mereka sendiri, dan negara hadir untuk memastikan bahwa setiap cerita dari pelosok negeri mendapatkan layar yang layak. (MY)