Pandangan dan Sikap Sarekat Hijau Indonesia terhadap Rencana Relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo

Sarekat Hijau Indonesia (SHI) mencermati wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Alasan yang dikemukakan adalah ancaman tsunami dan erupsi Anak Krakatau, dengan pembiayaan dari donor atau investor. SHI tidak menolak gagasan populasi kedua badak Jawa, sebab ketergantungan seluruh spesies pada satu semenanjung memang berisiko. Yang kami persoalkan adalah cara keputusan ini dibuat, alasan yang dipakai untuk membenarkannya, dan pihak yang menanggung risikonya.

Duduk Perkara

  • Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo baru calon lokasi dan belum menjadi keputusan resmi. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan tidak akan ada relokasi tanpa kajian ilmiah yang komprehensif.
  • Translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang hanya berjarak sekitar 14 kilometer dan masih di dalam TNUK, dijalankan melalui “Operasi Merah Putih” dengan kendaraan tempur Marinir. Badak jantan Musofa mati pada 7 November 2025, dua hari setelah tiba. Program tetap dilanjutkan setelah evaluasi.
  • Ancaman terbesar dalam lima tahun terakhir adalah perburuan: sekitar 26 badak dibunuh sepanjang 2019–2023, dengan indikasi kebocoran data sebaran badak dari pihak dalam kawasan.
  • Populasi yang tersisa diperkirakan antara 50 individu (WWF) dan 87–100 individu (pemerintah dan Balai TNUK).
  • Alas Purwo belum pernah tercatat sebagai habitat badak Jawa. Kawasannya lebih kering dan terbuka dibandingkan dengan Ujung Kulon, dan ketersediaan pakan, air, serta kubangannya belum dikaji.

Pandangan Sarekat Hijau Indonesia

SHI memandang persoalan ini bukan sekadar soal lokasi, melainkan soal siapa yang berwenang memutuskan hidup dan mati sebuah spesies. Kami membacanya melalui kerangka nekropolitik (Mbembe, 2003; 2019), yaitu cara memahami kekuasaan sebagai kuasa yang menentukan kehidupan mana yang dipelihara dan kematian mana yang dianggap wajar. Kerangka ini kami pakai untuk membaca struktur keputusan, bukan niat pihak mana pun.

Pertama, kematian individu badak dinormalisasi atas nama penyelamatan spesies. Kematian Musofa diproses sebagai bahan evaluasi lalu disebut “pembelajaran”. Jika perpindahan 14 kilometer di lanskap yang sama sudah berujung pada kematian, perpindahan lintas pulau lebih dari seribu kilometer membawa risiko yang jauh lebih besar. Hingga kini tidak ada ambang risiko yang diumumkan, yakni kapan program wajib dihentikan.

Kedua, keputusan diambil dari panggung kekuasaan, bukan dari proses ilmiah. Gagasan relokasi datang dari utusan presiden di forum iklim internasional, bukan dari pengelola kawasan, para ahli, atau musyawarah dengan warga. Ancaman bencana memang nyata, tetapi di sini ia berfungsi sebagai narasi darurat yang melompati kajian kelayakan.

Ketiga, badak berisiko direduksi menjadi aset pembiayaan. Relokasi lintas pulau lebih mudah dijual kepada investor daripada pekerjaan yang sesungguhnya dibutuhkan: menutup kebocoran data, memperkuat patroli, membongkar jaringan perdagangan cula, dan memulihkan habitat dari invasi langkap. Kami juga mencatat kekhawatiran bahwa Ujung Kulon yang ditinggalkan badak dapat kehilangan perlindungannya dan terbuka bagi kepentingan ekstraktif.

Keempat, warga di sekitar kawasan tidak diperhitungkan. Warga sekitar Ujung Kulon memiliki sejarah panjang eksklusi dan kriminalisasi, termasuk tiga nelayan Desa Ujungjaya yang diadili pada 2015 lalu dinyatakan tidak bersalah. Masyarakat di sekitar Alas Purwo belum pernah diajak bicara. Keselamatan badak tidak boleh dibangun di atas hilangnya akses dan penghidupan warga.

Sikap Sarekat Hijau Indonesia

Sarekat Hijau Indonesia menyatakan:

  1. Menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo atau lokasi lain di luar TNUK sebelum ada kajian kelayakan ekologis yang independen dan dipublikasikan secara terbuka.
  2. Menuntut pemerintah membuka hasil evaluasi kematian Musofa dan mengumumkan ambang risiko yang mewajibkan program translokasi dihentikan.
  3. Mendesak agar keputusan konservasi badak Jawa dikembalikan kepada proses ilmiah dan kelembagaan yang sah dengan melibatkan pengelola kawasan, para ahli, dan masyarakat.
  4. Menuntut prioritas perlindungan di habitat asli: audit keamanan data pemantauan, penguatan patroli, penindakan jaringan perdagangan cula hingga ke hulu, dan restorasi habitat.
  5. Mendesak perlindungan berbasis komunitas di desa-desa penyangga TNUK, penghentian kriminalisasi warga, serta penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) bagi masyarakat di sekitar Alas Purwo.

Jakarta, 20 November 2026

  1. DPW SHI Kalimantan Tengah
  2. DPW SHI Jawa Barat
  3. DPW SHI Sumatera Selatan
  4. DPW SHI Sumatera Utara
  5. DPW SHI Aceh
  6. DPW SHI Sulawesi Selatan
  7. DPW SHI Nusa Tenggara Barat
  8. DPW SHI Sulawesi Tengah
  9. DPW SHI Nusa Tenggara Timur
  10. DPW SHI Maluku Utara
  11. DPW SHI Papua Barat
  12. DPW SHI Papua Barat Daya