Arnold Rumere: Perang Masa Depan Bisa Dipicu Krisis Pangan, Papua Simpan Jawaban dari Hutan Sagu

Papua Barat — Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Papua Barat, Arnold Rumere, menyatakan bahwa perang di masa depan berpotensi dipicu oleh perebutan sumber daya alam, terutama pangan dan energi, seiring meningkatnya krisis iklim dan ketidakstabilan geopolitik global.

Menurutnya, kelangkaan pangan dunia akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta gangguan rantai pasok global dapat meningkatkan ketegangan antarnegara. Dalam situasi tersebut, wilayah yang memiliki cadangan pangan alami dan hutan tropis yang luas akan menjadi sangat strategis.

“Perang di masa depan bukan hanya soal batas wilayah atau ideologi, tetapi soal siapa yang menguasai pangan dan sumber daya. Dalam konteks itu, Papua memiliki posisi yang sangat penting,” ujar Arnold dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3).

Arnold menjelaskan bahwa Papua tidak hanya dikenal sebagai wilayah kaya mineral, tetapi juga memiliki hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai penyangga iklim sekaligus sumber pangan berbasis keanekaragaman hayati. Salah satu yang paling vital adalah hutan sagu.

Ia menegaskan bahwa sagu merupakan sumber karbohidrat yang telah menopang kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem pertanian monokultur yang rentan terhadap perubahan iklim, sagu tumbuh alami di ekosistem rawa dan lahan basah, serta tidak bergantung pada input kimia skala industri.

“Di tengah ancaman krisis pangan global, sagu justru menunjukkan ketahanan ekologis. Ini adalah sistem pangan yang sudah teruji oleh waktu,” katanya.

Namun demikian, Arnold mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Papua juga menghadirkan risiko tekanan yang semakin besar, terutama dalam situasi global yang tidak stabil. Ekspansi industri ekstraktif, pembukaan lahan skala besar, serta alih fungsi hutan berpotensi mengancam keberlanjutan hutan sagu dan ruang hidup masyarakat adat.

Ia menekankan bahwa konflik sumber daya kerap muncul ketika tata kelola tidak berlandaskan keadilan ekologis dan pengakuan terhadap hak masyarakat lokal. Jika pengelolaan sumber daya alam lebih mengutamakan eksploitasi dibandingkan keberlanjutan, maka potensi konflik sosial dan ekologis akan meningkat.

“Ketahanan masa depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau teknologi, tetapi oleh kemampuan menjaga ekosistem dan memastikan distribusi pangan yang adil,” tegasnya.

DPW SHI Papua Barat, lanjut Arnold, mendorong agar kebijakan pembangunan di Papua menempatkan perlindungan hutan dan penguatan hak masyarakat adat sebagai prioritas utama. Ia menilai bahwa tradisi dan kearifan lokal dalam menjaga hutan, termasuk sistem pengelolaan sagu secara kolektif, merupakan fondasi penting bagi ketahanan pangan jangka panjang.

“Papua telah menunjukkan bahwa hutan dapat memberi makan generasi demi generasi tanpa harus dihancurkan. Menjaga hutan Papua berarti menjaga masa depan, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi dunia,” tutup Arnold Rumere.(MY)