Habermas:  Kolonisasi Dunia Kehidupan dan Kegagalan Dialektika Keadilan Ekologis di Indonesia

Oleh: Ade Indriani Zuchri/ Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia

Krisis ekologis yang hari ini menghancurkan lanskap ekologi tidak lagi memadai jika hanya dibaca melalui kacamata teknokratis sebagai ekses dari eksploitasi sumber daya alam yang ugal-ugalan. Harus dibaca lebih dari sekadar kegagalan manajemen lingkungan: apa yang kita saksikan adalah manifestasi dari krisis epistemologis dan struktural yang jauh lebih purba, sebuah krisis tentang bagaimana negara memaknai, menguasai, dan mendistribusikan ruang hidup yang sejatinya merupakan entitas komunal rakyat. Dalam konstelasi yang carut-marut ini, kerangka teoretis Jürgen Habermas mengenai “kolonisasi dunia kehidupan” (colonization of the lifeworld) menyeruak sebagai pisau analisis yang tajam untuk membedah bagaimana kekuasaan modern beroperasi. Kekuasaan itu tidak sekadar menundukkan melalui represi fisik atau hegemoni ekonomi, melainkan melalui perampasan sistematis atas ruang-ruang organik tempat masyarakat memproduksi makna dan kehidupan.

Habermas, dalam magnum opus-nya The Theory of Communicative Action, menarik garis demarkasi yang tegas antara “dunia kehidupan” (lifeworld) dan “sistem”. Dunia kehidupan adalah rahim sosiokultural tempat nilai-nilai, tradisi, dan rasionalitas komunikatif bertumbuh secara alamiah. Ia adalah arena di mana manusia menjalin konsensus, membangun solidaritas, dan merawat relasi komunal tanpa tendensi manipulatif. Di kutub seberang, terdapat sistem yang direpresentasikan oleh aparatur negara dan mekanisme pasar kapitalis yang digerakkan secara eksklusif oleh rasionalitas instrumental: efisiensi, akumulasi kapital, dan kontrol birokratis. Tragedi masyarakat modern, menurut Habermas, terjadi ketika keseimbangan ini koyak. Sistem tidak lagi sekadar menjalankan fungsi regulatifnya, melainkan melakukan ekspansi agresif, mengkolonisasi dunia kehidupan, dan menggusur logika komunikasi emansipatoris dengan logika dominasi yang mekanistik.

Di Indonesia, patologi kolonisasi ini menemukan bentuknya yang paling vulgar dalam paradigma negara terhadap sumber daya alam. Alih-alih diinsyafi sebagai ruang hidup multidimensional yang sarat dengan nilai ekologis, spiritual, dan kultural, alam direduksi secara brutal menjadi sekadar komoditas (commodity fetishism) yang harus diekstraksi demi memacu fetiš pertumbuhan ekonomi. Negara, dalam kapasitasnya sebagai pelayan sistem, mengalami rabun senja dalam melihat alam sebagai ruang relasional yang menopang eksistensi rakyat. Yang diadopsi justru adalah “logika monokultur”, sebuah reduksionisme ontologis yang menyederhanakan kompleksitas jaring-jaring kehidupan menjadi satu fungsi tunggal: mesin produksi kapital.

Logika monokultur ini berbiak ganas, tidak hanya di sektor agrikultur, tetapi juga merangsek masuk ke jantung industri ekstraktif. Hutan tropis tidak lagi dihormati sebagai ekosistem yang bernapas, melainkan sekadar deposit mineral yang menunggu untuk dikeruk. Sungai-sungai tidak lagi dimaknai sebagai urat nadi peradaban, melainkan direndahkan menjadi gorong-gorong raksasa pembuangan limbah industri. Tanah ulayat tidak lagi diakui sebagai ruang produksi sosial dan spiritual, melainkan sekadar poligon konsesi di atas peta investasi. Dalam arsitektur penindasan ini, negara bukan sekadar abai dalam melindungi ruang hidup rakyat, melainkan bermetamorfosis menjadi agen utama yang memfasilitasi proses kolonisasi tersebut.

Tragedi pertambangan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, berdiri sebagai monumen kelam tentang bagaimana kolonisasi dunia kehidupan dieksekusi secara paripurna. Wilayah yang secara historis merupakan ruang hidup organik masyarakat tempat mereka merajut relasi sosial melalui pertanian dan kearifan lokal kini disulap menjadi wilayah  industri yang steril dan tertutup. Akses terhadap tanah leluhur diputus, sumber-sumber air yang menjadi denyut nadi kehidupan dicemari, dan kohesi sosial dicabik-cabik. Dalam proses perampasan ini, masyarakat tidak sekadar dimiskinkan secara ekonomi, tetapi yang lebih esensial: mereka dilucuti dari ruang komunikatif mereka untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.

Pola penaklukan yang identik juga tereplikasi di Batang Toru, Sumatera Utara. Proyek ekstraksi emas Martabe dan penetrasi industri lainnya telah memberikan tekanan mematikan terhadap ekosistem yang menjadi benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik orangutan Tapanuli yang kini berada di jurang kepunahan. Namun, tragedi yang sering kali luput dari radar publik adalah bagaimana proses pengambilan keputusan atas proyek-proyek raksasa ini diselenggarakan dalam ruang-ruang kedap suara, nirdialog yang setara. Masyarakat lokal direduksi posisinya menjadi sekadar objek sosialisasi formalitas, bukan subjek deliberasi yang memiliki hak veto atas ruang hidupnya.

Bergerak ke ufuk timur, di Papua Barat Daya, bayang-bayang ekspansi tambang nikel dan industri ekstraktif lainnya mengancam untuk mengulang sejarah kelam yang sama. Wilayah yang dianugerahi kekayaan ekologis tak ternilai ini kini berada di bibir jurang degradasi. Advokasi gigih yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sarekat Hijau Indonesia (SHI) menyingkap realitas pahit: masyarakat adat Papua tidak hanya dihadapkan pada ancaman perampasan tanah ulayat, tetapi juga aneksasi atas sumber air bersih. Ini adalah potret telanjang bagaimana kolonisasi ruang hidup beroperasi secara berlapis, menghancurkan fondasi ekologis sekaligus kultural masyarakat adat.

Dari rentetan kasus tersebut, kita menjadi saksi atas runtuhnya dialektika distribusi yang berkeadilan. Alokasi dan pengelolaan sumber daya alam tidak lagi dilahirkan dari rahim komunikasi yang rasional, partisipatif, dan setara, melainkan didikte oleh mekanisme kekuasaan oligarkis yang eksklusif. Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dirumuskan di ruang-ruang gelap, di mana partisipasi publik hanyalah kosmetik demokrasi. Meminjam terminologi Habermas, rasionalitas komunikatif telah sepenuhnya digulingkan oleh tirani rasionalitas instrumental.

Konsekuensi logis dari kudeta epistemologis ini adalah distribusi yang tidak hanya timpang secara material, tetapi juga bangkrut secara legitimasi moral. Ketika rakyat disingkirkan dari arena pengambilan keputusan, produk kebijakan yang dihasilkan kehilangan keabsahannya. Rentetan konflik agraria dan letupan perlawanan sosial di berbagai pelosok negeri bukanlah sebuah anomali atau gangguan keamanan, melainkan reaksi organik dari sebuah sistem yang menyumbat saluran dialog.

Lebih jauh, kolonisasi dunia kehidupan memicu privatisasi ruang publik secara masif. Ruang-ruang komunal yang secara historis berfungsi sebagai arena diskursus egaliter hutan adat, sungai, dan pesisir kini dipagari oleh korporasi dengan restu negara. Akses publik diamputasi, tata guna lahan dimonopoli, dan fungsi sosial-ekologisnya diberangus. Dalam kondisi vakum ini, masyarakat tidak hanya kehilangan pijakan fisik, tetapi juga kehilangan ruang simbolik yang esensial untuk merawat solidaritas dan memproduksi wacana tanding.

Privatisasi ruang hidup ini adalah bentuk paling purba dari perampasan hak kolektif (accumulation by dispossession). Ia merombak secara radikal relasi manusia dengan alam, dari yang semula bersifat partisipatif-kultural menjadi subordinatif-eksploitatif. Rakyat didegradasi dari subjek yang berdaulat menjadi sekadar objek yang dikelola. Jika dibiarkan berlarut, patologi ini tidak hanya akan mengantarkan kita pada kiamat ekologis, tetapi juga akan meruntuhkan sisa-sisa pilar demokrasi yang kita miliki.

Dalam optik Habermas, kebuntuan ini adalah manifestasi dari krisis legitimasi yang akut. Ketika sistem kapitalis-birokratis gagal memproduksi konsensus melalui komunikasi yang rasional, ia akan bersandar pada instrumen koersi untuk mempertahankan hegemoninya. Di titik inilah kita kerap menyaksikan bagaimana aparatur koersif negara dikerahkan untuk memuluskan karpet merah bagi proyek-proyek ekstraktif, sementara jerit tangis dan penolakan masyarakat sipil dibungkam dengan dalih “kepentingan nasional” atau “iklim investasi”.

Kendati demikian, di tengah krisis yang menggurita ini, selalu ada celah untuk emansipasi. Jika kolonisasi dunia kehidupan adalah akar dari segala kerusakan, maka jalan pembebasannya harus dimulai dengan proyek dekolonisasi, sebuah upaya radikal untuk merebut kembali ruang hidup rakyat dan memulihkan rasionalitas komunikatif sebagai fondasi pengambilan keputusan. Ini menuntut pembongkaran struktur kekuasaan yang asimetris, pengakuan tanpa syarat atas pengetahuan lokal (indigenous knowledge), dan jaminan partisipasi yang substantif dalam setiap kebijakan tata ruang.

Di sinilah peran historis Sarekat Hijau Indonesia menemukan urgensinya. Melalui kerja-kerja advokasi yang tak kenal lelah di Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, hingga Papua Barat Daya, SHI terus berupaya merekonstruksi ruang-ruang komunikasi yang setara dan otonom. Perjuangan ini melampaui sekadar resistensi terhadap proyek-proyek perusak lingkungan; ia adalah ikhtiar ideologis untuk melahirkan arsitektur pembangunan alternatif yang berakar pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Pada konklusinya, keadilan ekologis adalah sebuah ilusi tanpa adanya keadilan komunikatif. Distribusi sumber daya alam yang berkeadilan hanya dapat terwujud jika ia dibidani oleh proses deliberatif yang inklusif, transparan, dan steril dari dominasi modal. Di tengah kepungan sistem yang semakin rakus, perjuangan untuk mempertahankan dan merebut kembali dunia kehidupan (lifeworld) adalah imperatif moral yang tidak bisa ditawar.

Krisis ekologi yang kita hadapi hari ini sejatinya adalah cermin retak dari krisis cara kita berkomunikasi, mengambil keputusan, dan hidup sebagai sebuah entitas kolektif. Oleh karena itu, merajut masa depan yang berkelanjutan tidak akan pernah cukup hanya dengan mengandalkan tambal-sulam regulasi atau ilusi solusi teknologis. Ia menuntut keberanian radikal untuk mendekonstruksi relasi kuasa antara manusia, alam, dan negara. Dalam pergulatan historis inilah, pemikiran Habermas tidak sekadar relevan sebagai alat bedah akademis, melainkan mendesak untuk diinkarnasikan sebagai praksis ideologis dalam perjuangan mewujudkan keadilan ekologis yang sejati. (MY)

Selamat Jalan Habermas: Terimakasih

Kontributor: DPW SHI Sulawesi Tengah, DPW SHI Sumatera Utara, DPW SHI Papua Barat Daya