Pembangunan yang Mengusir Kehidupan: Catatan Kelam Hari Bumi dari Sumatera

23 April 2026 | SHI News

SUMATERA – Hari Bumi, yang seharusnya menjadi momen refleksi tentang hubungan manusia dengan alam, di Sumatera justru menjadi penanda krisis ekologis yang semakin mendalam. Pembangunan yang masif di berbagai wilayah pulau ini dituding sebagai pemicu utama degradasi lingkungan, mengancam keberlangsungan hidup satwa liar dan manusia.

Harimau Sumatera Terusir dari Habitatnya di Batang Toru

Di lanskap Batang Toru, Sumatera Utara, kemunculan harimau Sumatera di luar habitat alaminya bukan lagi sekadar konflik satwa-manusia. Fenomena ini diinterpretasikan sebagai indikasi tekanan ekologis yang akut, di mana ruang hidup spesies kunci tersebut mengalami fragmentasi dan degradasi signifikan. Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Utara, Hendra Hasibuan, menegaskan bahwa hal ini adalah konsekuensi logis dari praktik pembangunan yang menempatkan eksploitasi sebagai basis utama. Ketika habitat alami direduksi menjadi area produksi, kehadiran satwa liar di luar hutan menjadi tanda bahwa batas ekologis telah terlampaui.

Deforestasi Mengkhawatirkan di Aceh: Butuh 171 Tahun untuk Pulih

Kondisi serupa, namun dengan dimensi berbeda, terjadi di Aceh. Data menunjukkan laju deforestasi yang sangat mengkhawatirkan. Dalam kurun waktu 2015–2022, Aceh kehilangan sekitar 130.743 hektare hutan, dengan rata-rata lebih dari 14.500 hektare per tahun. Ironisnya, laju rehabilitasi hutan hanya mencapai sekitar 785 hektare per tahun. Ketua DPW SHI Aceh, TM Zulfikar, memperkirakan bahwa jika deforestasi dihentikan hari ini, dibutuhkan sekitar 171 tahun untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Dalam tujuh tahun terakhir, kehilangan hutan mencapai sekitar 177 ribu hektare, melebihi luas Singapura. Angka ini bukan hanya statistik kehutanan, melainkan indikator runtuhnya sistem penyangga ekologis yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Degradasi Mangrove di Pesisir Sumatera Selatan: Ancaman Bencana dan Mata Pencarian

Di wilayah pesisir Sumatera Selatan, krisis ekologis termanifestasi dalam degradasi ekosistem mangrove. Padahal, mangrove berfungsi sebagai garis pertahanan alami terhadap perubahan iklim dan bencana pesisir. Ketua DPW SHI Sumatera Selatan, M. Husni, menyatakan bahwa hilangnya mangrove berarti membuka kerentanan baru terhadap abrasi, intrusi air laut, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat pesisir. Upaya pemulihan mangrove, menurutnya, bukan sekadar program konservasi teknis, melainkan tindakan ideologis yang menolak logika pembangunan eksploitatif dan menegaskan keadilan ekologis.

Pembangunan Eksploitatif dan Peran Negara

Rangkaian peristiwa di berbagai wilayah Sumatera ini menunjukkan pola konsisten: pembangunan saat ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan eksklusi ekologis. Negara, sebagai pengatur dan penentu arah pembangunan, tidak dapat dilepaskan dari dinamika ini. Kebijakan, perizinan, dan praktik pembangunan yang terus membuka ruang bagi ekstraksi sumber daya tanpa batas, secara tidak langsung turut mereproduksi kondisi yang mempercepat kerusakan ekologis. Dalam situasi ini, negara berpotensi menjadi bagian dari struktur yang memungkinkan terjadinya krisis tersebut.

Peringatan Mendesak untuk Keberlanjutan Hidup

Hari Bumi kehilangan makna simboliknya apabila tidak diiringi refleksi kritis terhadap arah pembangunan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan dan data tentang krisis ekologis tidak kurang, namun yang absen adalah keberanian politik untuk mengoreksi model pembangunan eksploitatif. Ketika ruang hidup terus menyempit dan sistem ekologis semakin rapuh, konsekuensinya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar, tetapi juga oleh manusia yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut.
Krisis ekologis di Sumatera adalah peringatan mendesak. Jika arah pembangunan tidak segera dikoreksi, yang dihadapi bukan hanya kehilangan keanekaragaman hayati, tetapi juga hilangnya fondasi kehidupan itu sendiri. Mempertahankan dan memulihkan ruang hidup bukan lagi pilihan, melainkan keharusan etik dan politik demi keberlanjutan generasi mendatang. (MY)