Yang Hilang di Antalya: Catatan dari COP 31
Konferensi Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, berakhir pada Minggu, 22 November 2026, tanpa kesepakatan apa pun. Setelah dua pekan perundingan dan dua hari perpanjangan waktu, hampir 200 negara gagal mencapai konsensus.
Ini bukan sekadar kegagalan diplomasi. Ini tanda bahwa sistem global belum sanggup menghadapi krisis yang sudah kita rasakan setiap hari: kemarau yang memanjang, banjir yang makin sering, dan desa-desa yang kehilangan sumber air.
Apa yang terjadi di Antalya
COP31 dijadwalkan berlangsung 9–20 November 2026. Turki menjadi tuan rumah, sementara Australia memimpin jalannya negosiasi. Sejak awal, Presiden COP31 Murat Kurum menyebutnya sebagai “COP Implementasi”, konferensi untuk mengubah janji menjadi tindakan.
Pekan pertama memang ramai. Lebih dari 100 kepala negara hadir, dan berbagai investasi hijau serta inisiatif baru diumumkan, termasuk target menaikkan pangsa listrik menjadi 35 persen dari konsumsi energi final dunia pada 2035.
Namun, di ruang perundingan, isu-isu pokok macet: pendanaan, pemangkasan emisi, adaptasi, dan transisi yang adil. Konferensi diperpanjang. Draf baru keluar dua hari setelah jadwal penutupan.
Pada sidang penutupan, Kurum mengakui kebuntuan itu: “Kami mengakui tidak ada konsensus atas dokumen ini. Karena itu, keputusan-keputusan ini tidak diadopsi.”
Mengapa buntu: kata “fosil” yang hilang
Draf akhir yang disodorkan presidensi tidak menyebut bahan bakar fosil sama sekali. Padahal batu bara, minyak, dan gas adalah penyebab utama krisis iklim menurut sains. Uni Eropa, Panama, dan sejumlah negara lain menolak draf itu.
Ironisnya, draf yang sama untuk pertama kalinya mengakui bahwa pemanasan global akan melampaui batas 1,5°C yang disepakati dalam Perjanjian Paris. Namun, jawabannya bukan memangkas emisi lebih cepat. Draf itu justru mendorong percepatan teknologi penyerapan karbon untuk “membalikkan” kenaikan suhu di kemudian hari.
Bagi kami, ini logika yang terbalik. Mengakui bahwa rumah sedang terbakar, tetapi menolak menyebut apinya, lalu menjanjikan alat pemadam yang belum terbukti. Teknologi penyerapan karbon tidak boleh menjadi alasan untuk menunda transisi dari energi fosil.
Di balik layar, negara-negara produsen minyak besar dilaporkan menghambat setiap rujukan pada transisi dari energi fosil. Pola ini berulang: di Belém tahun lalu, peta jalan menuju transisi dari energi fosil juga dicoret dari teks akhir COP30.
Apa artinya bagi Indonesia
Kebuntuan Antalya terasa jauh, tetapi dampaknya dekat. Tahun ini saja, kemarau ekstrem membuat lebih dari 518 ribu jiwa di Jawa Barat kekurangan air bersih hingga Agustus. Di Polewali Mandar, hampir 15 ribu keluarga bergantung pada kiriman air. Setahun lalu, banjir dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Komunitas yang paling sedikit menyumbang emisi justru menanggung beban paling berat: petani, nelayan, perempuan desa, dan masyarakat adat. Tanpa kesepakatan global yang tegas, beban itu akan terus bertambah.
Ada pula dampak yang lebih teknis. Aturan pasar karbon internasional di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris ikut dirundingkan di Antalya. Kegagalan mengadopsi keputusan berarti ketidakpastian bagi perdagangan karbon, termasuk skema berbasis komunitas yang sedang dikembangkan di banyak daerah.
Karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menunggu meja perundingan global. Kebijakan iklim nasional, dari perlindungan hutan hingga transisi energi, harus tetap berjalan dan memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat utama.
Sikap Sarekat Hijau Indonesia
Sarekat Hijau Indonesia memandang kebuntuan COP31 sebagai peringatan keras. Kami menyampaikan empat sikap:
- Sebut nama penyebabnya. Setiap kesepakatan iklim yang tidak menyebut transisi dari bahan bakar fosil adalah kesepakatan yang kosong.
- Kurangi emisi sekarang, jangan menunggu teknologi. Penyerapan karbon hanya pelengkap, bukan pengganti pengurangan emisi.
- Pemerintah Indonesia harus tetap bergerak. Lindungi hutan dan sumber air, percepat energi terbarukan, dan hentikan izin yang merusak ruang hidup rakyat.
- Komunitas sebagai pemilik solusi. Perdagangan karbon dan pendanaan iklim harus berpihak pada masyarakat adat, petani, perempuan, dan desa, bukan hanya pada korporasi.
Kesepakatan hilang di Antalya. Tetapi perjuangan untuk keadilan iklim tidak berhenti di ruang sidang PBB. Ia berlanjut di kebun, hutan, sungai, dan desa-desa kita. (MY)
