Aceh di Persimpangan Iklim: Ketika Cuaca Ekstrem Menjadi Kenormalan Baru

Oleh: Dr. Ir. TM Zulfikar, S.T., M.P., IPU.
Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Aceh

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Aceh semakin akrab dengan peristiwa cuaca ekstrem. Hujan turun dengan intensitas yang lebih tinggi dari biasanya, banjir terjadi lebih sering, dan pola musim semakin sulit diprediksi. Perubahan ini bukan sekadar variasi cuaca, melainkan bagian dari krisis iklim global yang dampaknya kini semakin nyata pada tingkat lokal.

Peristiwa hujan ekstrem yang terjadi pada akhir November 2025 menjadi salah satu contoh paling jelas. Pengaruh Siklon Tropis Senyar di kawasan Selat Malaka memicu curah hujan yang sangat tinggi di sejumlah wilayah Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, beberapa daerah mencatat curah hujan lebih dari 400 milimeter. Intensitas hujan tersebut memicu banjir besar dan longsor di berbagai wilayah, memaksa puluhan ribu warga meninggalkan rumah mereka.

Fenomena ini mencerminkan salah satu konsekuensi dari pemanasan global. Ketika suhu atmosfer meningkat, kemampuan udara menampung uap air juga bertambah. Akibatnya, hujan yang turun cenderung terjadi dalam intensitas yang jauh lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan intensitas hujan ekstrem pada badai tropis di Asia secara signifikan.

Di wilayah seperti Aceh, kondisi tersebut diperkuat oleh faktor-faktor regional. Peningkatan suhu permukaan laut, ketidakstabilan monsun, serta fenomena atmosfer seperti Madden–Julian Oscillation (MJO) dapat memperbesar peluang terjadinya hujan ekstrem di Indonesia.

Namun, krisis yang dihadapi Aceh tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim global. Kerusakan lingkungan di tingkat lokal turut memperparah dampaknya.

Dalam beberapa dekade terakhir, Aceh telah kehilangan ratusan ribu hektare tutupan hutan akibat deforestasi. Padahal hutan memiliki fungsi penting sebagai sistem pengatur air alami. Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan tanah menyerap air menurun, sementara aliran air menuju sungai meningkat secara drastis.

Dalam kondisi seperti ini, hujan yang sangat lebat dengan mudah berubah menjadi banjir besar.

Dengan kata lain, perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan, sementara degradasi lingkungan memperbesar kerusakan yang ditimbulkannya.

Aceh secara geografis memang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi. Letaknya di jalur interaksi monsun, topografi pegunungan yang kompleks, serta curah hujan alami yang tinggi menjadikan wilayah ini sensitif terhadap perubahan iklim. Ketika faktor-faktor tersebut bertemu dengan pemanasan global dan perubahan tata guna lahan, risiko bencana meningkat secara signifikan.

Banjir dan longsor kini bukan lagi kejadian langka. Ia perlahan berubah menjadi kenormalan baru.

Realitas ini menuntut perubahan cara pandang dalam pembangunan. Selama ini pertumbuhan ekonomi sering dijadikan prioritas utama tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Padahal krisis iklim menunjukkan bahwa pembangunan yang mengabaikan ekologi justru meningkatkan kerentanan masyarakat.

Perlindungan hutan yang tersisa, restorasi daerah aliran sungai, sistem peringatan dini cuaca ekstrem, serta perencanaan tata ruang yang sensitif terhadap risiko bencana menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

Krisis iklim memang merupakan tantangan global. Dampak dari perubahan pola iklim ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk bencana fisik seperti banjir dan longsor, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kehidupan ekonomi dan ekologi masyarakat. Ketika cuaca menjadi semakin tidak menentu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada stabilitas iklim seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat menjadi semakin rentan. Petani kesulitan menentukan waktu tanam karena musim yang berubah, sementara nelayan menghadapi ketidakpastian kondisi laut yang semakin ekstrem. Pada saat yang sama, kerusakan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai mengurangi kemampuan alam menyediakan layanan lingkungan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat, seperti ketersediaan air bersih, kesuburan tanah, dan perlindungan terhadap bencana. Dalam jangka panjang, kombinasi antara tekanan ekologis dan kerentanan ekonomi ini berpotensi memperdalam ketimpangan sosial, terutama bagi komunitas pedesaan yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam.

Masa depan Aceh tidak hanya ditentukan oleh dinamika alam, tetapi juga oleh pilihan kebijakan hari ini. Jika perlindungan ekosistem diperkuat dan pembangunan mulai mempertimbangkan realitas iklim baru, Aceh tidak hanya mampu bertahan dari krisis ini, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana wilayah tropis menghadapi perubahan iklim secara bijak.

Pada akhirnya, krisis iklim bukan sekadar persoalan perubahan cuaca, melainkan cermin dari cara manusia memperlakukan alam dan merancang pembangunan. Ketika hutan terus berkurang, tata ruang diabaikan, dan pembangunan tidak lagi mempertimbangkan daya dukung lingkungan, bencana perlahan berubah dari peristiwa alam menjadi konsekuensi dari pilihan kebijakan. Aceh hari ini berada di sebuah persimpangan penting: apakah akan terus berjalan dalam pola pembangunan yang mengabaikan ekologi, atau mulai membangun masa depan yang lebih selaras dengan alam?  Jika pelajaran dari krisis iklim ini mampu dibaca dengan jernih, maka Aceh tidak hanya dapat mengurangi risiko bencana di masa depan, tetapi juga menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukanlah hambatan pembangunan, melainkan fondasi bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang. (MY)