Palembang :  Upaya memperkuat pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan kembali digaungkan oleh Sarekat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan melalui kegiatan Pelatihan Participatory Rural Appraisal (PRA) tahun 2026 yang dilaksanakan di Sekretariat SHI DPW Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang belajar kolektif bagi kader organisasi, pegiat lingkungan, mahasiswa, serta masyarakat sipil untuk memahami pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa dan penguatan kapasitas komunitas. Pelatihan PRA dipandang penting di tengah masih kuatnya pendekatan pembangunan yang bersifat top-down dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Ketua DPW SHI Sumatera Selatan, Muhammad Husni, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan desa tidak dapat lagi dijalankan dengan pola yang hanya menempatkan masyarakat sebagai objek program. Menurutnya, masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal, pengalaman ekologis, serta kemampuan membaca persoalan wilayahnya sendiri yang harus diakui sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

“Participatory Rural Appraisal bukan hanya metode teknis untuk mengumpulkan data desa, tetapi pendekatan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Desa memiliki pengetahuan lokal yang selama ini sering diabaikan dalam proses perencanaan. Melalui PRA, masyarakat diajak untuk memetakan persoalan, mengenali potensi wilayah, sekaligus merumuskan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri,” ujar Muhammad Husni.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan partisipatif menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-ekologis di tingkat desa, mulai dari krisis lingkungan, konflik sumber daya alam, ketimpangan pembangunan, hingga melemahnya ruang hidup masyarakat lokal.

“Pembangunan berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, akan tumbuh rasa memiliki terhadap program pembangunan. Dari situlah keberlanjutan sosial dan ekologis dapat dibangun secara lebih kuat,” tambahnya.

Pelatihan menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi yang memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pedesaan. Pada sesi pertama, materi disampaikan oleh Dr. Ir. Yulian Junaidi, M.Si., yang membahas konsep dasar Participatory Rural Appraisal serta relevansinya dalam pembangunan desa partisipatif.

Dalam pemaparannya, Yulian menjelaskan bahwa PRA merupakan seperangkat metode yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengetahuan, menganalisis kondisi kehidupan, serta memetakan sumber daya yang mereka miliki secara kolektif. Menurutnya, pendekatan ini penting untuk membangun proses pembangunan yang lebih demokratis dan kontekstual.

“Partisipasi masyarakat tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran dalam kegiatan formal. Partisipasi harus dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses berpikir, menganalisis persoalan, menentukan prioritas, hingga menyusun solusi bersama,” jelasnya.

Berbagai teknik PRA turut diperkenalkan dalam pelatihan, seperti pemetaan partisipatif, transek wilayah, kalender musim, diagram kelembagaan, hingga analisis potensi dan persoalan desa. Teknik-teknik tersebut menjadi instrumen penting dalam menggali informasi berbasis pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal.

Sementara itu, sesi kedua disampaikan oleh Nurilla Elysa Putri, S.P., M.Si., Ph.D., yang mengulas implementasi PRA dalam praktik lapangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan PRA tidak hanya bergantung pada pemahaman metodologis, tetapi juga pada kemampuan fasilitator dalam membangun komunikasi yang setara dengan masyarakat.

Menurut Nurilla, pendekatan PRA harus dijalankan secara inklusif dengan menghargai pengalaman hidup masyarakat, termasuk kelompok perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan desa.

“Praktik lapangan menjadi bagian penting dalam PRA karena proses belajar terbaik hadir ketika peserta berhadapan langsung dengan realitas masyarakat. Di sana fasilitator belajar mendengar, memahami konteks sosial-ekologis, serta membangun proses dialog yang tidak menggurui,” ujarnya.

Pelatihan berlangsung secara interaktif melalui diskusi, simulasi, dan berbagi pengalaman lapangan antara peserta dan narasumber. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan mengenai tantangan pendampingan masyarakat, pengorganisasian komunitas, hingga strategi membangun partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Melalui pelatihan ini, SHI Sumatera Selatan berharap lahir kader-kader pendamping masyarakat yang memiliki perspektif partisipatif, ekologis, dan berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen SHI dalam memperluas gerakan sosial-ekologis berbasis masyarakat demi mewujudkan desa yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan. (MY)