Lestari Moerdijat; Pemerintah dan Masyarakat Harus Bersinergi Ciptakan Lingkungan Belajar Tanpa Diskriminatif

SHIonline — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan pemerintah dan masyarakat harus bersinergi menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, intoleransi dan tindak kekerasan lainnya. Menurutnya, hal ini harus secara konsisten direalisasikan demi mencetak anak bangsa yang mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

“Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari intoleransi dan diskriminasi, serta tindak kekerasan harus kita dukung sepenuhnya untuk menciptakan generasi penerus yang memahami nilai-nilai kebangsaan yang luhur warisan para pendiri bangsa,” ujar Lestari dalam keterangannya, Minggu (9/10/2022).

Rerie, sapaan akrab Lestari, menjelaskan dugaan praktik diskriminasi dalam lingkungan belajar pada lembaga pendidikan mencuat di media sosial dalam beberapa tahun belakangan. Ia menegaskan hal tersebut harus mendapat perhatian serius agar sejumlah permasalahan yang ada bisa segera diatasi.

Salah satunya dugaan diskriminasi yang dialami pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok, Jawa Barat dalam menjalankan ritual pagi. Kejadian ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem mengungkapkan amanat Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mengatakan pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Rerie mendukung respon Nadiem tersebut. Ia berharap respon itu turut dibarengi langkah klarifikasi dan investigasi yang memadai terkait dugaan diskriminasi yang terjadi, sehingga upaya perbaikan yang diharapkan benar-benar terealisasi dengan baik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini mengungkapkan sejumlah penelitian, diskriminasi biasanya dilatarbelakangi beberapa penyebab. Antara lain, perbedaan latar belakang sosial, perbedaan etnis tertentu, keterbatasan fisik, kekuasaan kelompok kuat dan kelompok lemah atau mayoritas dan minoritas.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyampaikan para pemangku kepentingan harus konsisten menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkeadilan dan tidak diskriminatif lewat sistem, kebijakan dan pengawasan yang didukung semua pihak.

Rerie juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat bersama-sama memahami serta menegakkan prinsip- prinsip toleransi, anti diskriminasi, kebhinnekaan, keadilan dan hak asasi manusia dalam keseharian, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

Sumber : detik.com