Pangan Lokal: Solusi Pemenuhan Gizi Rakyat dan Penyelamatan Lingkungan dalam Kerangka Kedaulatan Pangan

SHI.or.id – Palembang, Tepat pada Tanggal 16 Oktober 2025 dalam rangka memperingati Hari Pangan Internasional, sejumlah kawan lintas kolektif Palembang menginisiasi diskusi bertajuk “Pangan Lokal: Solusi Pemenuhan Gizi Rakyat dan Penyelamatan Lingkungan” yang diselenggarakan di Kafe Wagamama Demang, Kamis (16/10). Kegiatan ini menghadirkan Bagaskara Sagita Wijaya, akademisi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya (Unsri), sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Tiara Kemala Lusfia dari Protect Indonesia.

Kegiatan dibuka dengan dengan pembacaan puisi oleh Pardesela yang mengangkat persoalan pangan dan kemanusiaan. Setelah itu JJ polong memberikan pengantar bahwa peringatan Hari Pangan Nasional 2025 harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyadari bahwa dunia hari ini sedang mengalami krisis pangan alias masyarakat miskin dunia sedang lapar, sehingga  diperlukan kerangka teoritis yang kuat agar dapat dijadikan dasar tindakan nyata dari lintas kolektif untuk mendudukan persoalan pangan dalam kerangka kedaulatan pangan bukan ketahanan pangan.  Selain itu sebelum beralih ke moderator dua perwakilan komunitas memberikan sambutan yaitu Bilik pangan dan Wiki Pangan.

Diskusi yang dimulai sejak 15.30 sampai dengan 17.30 WIB tersebut dimanfaatkan Bagaskara selaku narasumber untuk menjelaskan, bahwa sistem pangan global saat ini dikendalikan oleh segelintir korporasi multinasional dan lembaga keuangan global yang menentukan apa yang kita tanam, makan, dan beli. Ia mencontohkan bagaimana perang Ukraina–Rusia (2022–2023) mengguncang pasar pangan dunia—dua negara tersebut menyumbang lebih dari 30% produksi gandum global dan ketika konflik terjadi, harga pangan dunia melonjak drastis.

Ia mengkritik paradigma pangan nasional yang masih berpijak pada logika industrial dan global, bukan kultural dan lokal. Ketergantungan pada impor benih, pupuk, dan pestisida dari korporasi global membuat Indonesia kehilangan kedaulatan pangan. “Kita sering bangga jadi negara agraris, tetapi banyak dari yang kita makan justru berasal dari luar negeri. Bukan karena kita malas menanam, tapi karena dunia sudah diatur supaya kita tetap bergantung,” ungkapnya.

Menurut Bagaskara, pangan lokal adalah fondasi kedaulatan pangan dan kedaulatan rakyat serta keamanan manusia (human security). Kedaulatan pangan sendiri berarti hak rakyat dan negara untuk menentukan sistem pangan mereka secara bebas, tanpa tekanan dari korporasi atau kekuatan asing, yang menjamin akses dan kontrol penuh atas sumber daya pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Ia mengutip konsep UNDP Human Security (1994) yang menekankan tiga kebebasan: freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity. Pangan lokal, lanjutnya, menjamin rakyat terbebas dari ketakutan akan kelaparan, mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, serta mengembalikan martabat petani, nelayan, dan produsen pangan lokal dalam kerangka kedaulatan pangan yang menolak dominasi pasar global.

Bagaskara juga menegaskan bahwa perjuangan pangan lokal bukan berarti anti-globalisasi, melainkan “rebalancing power” suatu upaya menyeimbangkan kekuasaan agar kontrol dan nilai tambah produksi pangan kembali ke tangan rakyat. Ia mendorong agar pemerintah bergeser dari paradigma produktivitas menuju kedaulatan pangan, melalui dukungan riset pangan lokal, perlindungan benih tradisional, dan pembatasan impor strategis agar pemerintahan bisa menjaga hak rakyat atas pangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan kritis dari peserta. Ebin Stefenko, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, menanyakan bagaimana strategi konkret untuk memperkuat jaringan petani lokal agar tidak terjebak dalam mekanisme pasar global yang eksploitatif. Sementara itu Siti Syafiyyah, dari SCO Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unsri, menyoroti peran kampus dalam membangun kesadaran kedaulatan pangan di kalangan generasi muda dan meminta pandangan narasumber tentang kolaborasi lintas disiplin antara ilmu pertanian dan ilmu sosial.

Kedua peserta tersebut mendapatkan hadiah buku “Modal Sosial” karya Dinar Try Akbar, seorang penggiat lingkungan dari Mang Jaki. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar (2025) dan menjadi simbol pentingnya membangun solidaritas sosial dalam perjuangan kedaulatan pangan.

Moderator Tiara Kemala Lusfia menutup acara dengan menegaskan bahwa memperjuangkan pangan lokal dan kedaulatan pangan bukan sekadar mempertahankan tradisi atau romantisme masa lalu, tetapi merupakan langkah politis untuk merebut kembali martabat manusia dan hak atas kehidupan yang layak di tengah dunia yang dikendalikan pasar dan korporasi global.

Disela percakapan selesai diskusi, Asmaran Dani dari Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel menegaskan kembali bahwa, konflik yang terus berlanjut seperti Invasi israel di Jalur Gaza telah menyebabkan penghancuran hampir seluruh lahan pertanian, sehingga menghilangkan sumber penghasilan utama rakyat Palestina dan memicu lonjakan harga pangan sangat ekstrem yang membuat akses pangan menjadi amat sulit. Kondisi ini menyebabkan krisis kemanusiaan berupa kelaparan akut dan berdampak pada hak dasar atas pangan rakyat Palestina.

Lebih lamjut Dani menegaskan, urgensi Hari Pangan Sedunia kali ini merupakan panggilan untuk solidaritas global dan dukungan pembangunan kembali sistem pangan yang adil dan berdaulat, terutama bagi masyarakat yang terdampak konflik seperti Palestina. Dengan demikian, kehancuran total sistem pangan di Palestina menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan pangan sangat rentan terhadap konflik bersenjata serta perlunya upaya kemanusiaan dan politik untuk memastikan hak atas pangan tetap terpenuhi sebagai bagian dari martabat manusia.

(Komunitas yang menyelenggarakan diskusi Hari Pangan Sedunia 2025 ini adalah: SHI Sumsel, Protect Indonesia, OWA Institute, Readsistance, Mang JAKI, SCO Unsri, BEM FE Unsri, BEM FISIP Unsri, Bilik Pangan, Wiki Pangan, Teras Pikiran, dan Spora Institute)