Plastik, Makassar dan Resiliensi

Penulis: Asratillah

Krisis Plastik dan Makassar
Ada kalimat yang bertengger di benak saya setelah membaca artikel di harian kompas Planet atau Plastik? sekitar lima hari lalu (6/5/2025) . “Jika kita memilih plastik, sejarah tidak hanya akan mencatat kita sebagai generasi yang gagal. Namun, sebagai generasi yang tahu, tetapi tetap memilih menghancurkan.” Kalimat itu seperti sebilah cermin, bukan sekadar memantulkan wajah kita hari ini, tetapi juga wajah anak cucu yang akan lahir besok, dengan tubuh mereka yang mungkin telah terkontaminasi mikroplastik sejak detak jantung pertama.

Plastik bukanlah makhluk asing. Ia ada di genggaman kita setiap pagi ketika membungkus kopi, menyelimuti makanan yang kita beli di pasar, mengantongi ikan segar dari pelabuhan Paotere, atau penutup minuman botolan yang kita bawa di perjalanan. Tetapi di balik kemudahan yang ia tawarkan, plastik membawa jejak panjang yang dimulai dari perut bumi—sebagai turunan minyak fosil—hingga berakhir di samudra, di lambung paus yang terdampar, atau di aliran darah kita sendiri.

Di panggung internasional, negosiasi INC-5.2 di Geneva pada Agustus 2025 menjadi momen penentuan, akankah dunia setuju pada perjanjian yang mengikat untuk menghentikan polusi plastik? Atau akankah meja perundingan kembali dikuasai kompromi yang tunduk pada kepentingan industri petrokimia? Negara-negara produsen minyak—Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat di bawah Donald Trump—membawa kepentingan industri yang mengubah meja perundingan menjadi medan tarik-menarik antara sains dan lobi korporasi.

Produksi plastik terus menanjak, dari 2 juta ton pada 1950 menjadi 475 juta ton pada 2022, dan diprediksi akan tiga kali lipat pada 2060. Tingkat daur ulang? Tidak sampai 10%. Ironisnya, daur ulang kadang justru menambah kandungan bahan kimia berbahaya. Penelitian di Nature (2025) menyebutkan lebih dari 16.000 jenis bahan kimia ada di dalam plastik, dan 4.200 di antaranya berbahaya. Mikroplastik kini ditemukan di paru-paru, darah, plasenta, bahkan otak manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan plastik telah menjadi bagian dari biografi tubuh manusia modern.

Paradoksnya, daur ulang yang selama ini diagungkan sebagai solusi justru berubah menjadi semacam ilusi moral, janji bahwa kesalahan kita bisa “diperbaiki” oleh mesin, sementara keran produksi terus terbuka lebar. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) mengajarkan bahwa ketika ada bukti risiko serius—seperti ribuan bahan kimia berbahaya dalam plastik—tindakan pencegahan harus diambil meski bukti ilmiah belum lengkap. Namun, perundingan global masih sering membiarkan kepentingan industri membayangi suara sains.

Lalu bagaimana narasi besar ini tiba di halaman-halaman kota pesisir seperti Makassar? Ia tiba dalam tas kresek yang terbang dari meja pasar, di potongan styrofoam yang menempel pada akar bakau, di kantung udara yang penuh partikel ketika kita bernafas di dekat pantai. Makassar bukan hanya penerima pasif, ia adalah simpul di jaringan global, pelabuhan yang menggerakkan komoditas, kota yang menyerap budaya konsumsi, dan rumah bagi komunitas pesisir yang ekonominya bergantung pada laut.

Data Dinas Lingkungan Hidup Makassar (2024) mencatat sekitar 35–40% komposisi sampah kota adalah plastik, mayoritas berasal dari kemasan sekali pakai. TPA Tamangapa menumpuk kantong kresek, botol PET, dan styrofoam yang tak akan terurai dalam ratusan tahun. Di Kepulauan Sangkarrang, nelayan melaporkan penurunan kualitas ikan karena perutnya sering berisi plastik. Bagi mereka, laut yang kian penuh plastik adalah laut yang kian miskin ikan—dan laut yang miskin ikan adalah pukulan bagi ekonomi keluarga, kesehatan, dan kebudayaan mereka.

Artikel Planet atau Plastik? juga menyorot dimensi kebijakan Indonesia, posisi yang kadang ambigu dalam forum internasional, serta pilihan domestik yang memberi insentif fiskal bagi industri petrokimia (seperti tax holiday) dan menjadikan sektor plastik sebagai bagian dari strategi industrial nasional 2025–2035. Ketika kebijakan domestik memberi lampu hijau bagi ekspansi industri plastik, pesan kepada negosiasi global otomatis berubah—apa yang dianggap sebagai kebutuhan domestik bisa menjadi alasan untuk menolak pembatasan produksi global. Akibatnya, pilihan lokal, kepentingan industri, dan upaya perlindungan kesehatan publik menjadi saling terjerat.

Dengan demikian, persoalan yang harus kita hadapi berlapis, bukti ilmiah yang menuntut tindakan pencegahan, kepentingan ekonomi dan pekerjaan yang bergantung pada model produksi saat ini, dan kelemahan infrastruktur pengelolaan limbah. Di Makassar, TPA, muara sungai, pasar tradisional, pelabuhan, dan garis pantai menjadi medan pertemuan semua lapisan persoalan itu.

Akhirnya, ada dimensi etis yang tak boleh diabaikan, sebuah panggilan untuk “mendengar” alam kembali. Seperti yang dikatakan dalam tradisi spiritual yang mengajarkan persaudaraan semesta, alam berbisik lewat angin, ombak, dan daun, kini bisikan itu terkontaminasi oleh suara plastik yang tak lagi hidup, namun mempengaruhi ritme kehidupan makhluk hidup lain. Makassar, dengan keramaian pasar, terik matahari Losari, dan suara perahu di pagi hari, adalah panggung di mana pilihan kita akan menentukan arah cerita—apakah kita memilih planet, atau tetap memilih plastik.

Krisis Plastik dan Perspektif Resilience
Ketahanan (resilience) tidak hanya berarti bertahan, ia adalah seni “melenting kembali” setelah guncangan, seperti yang diuraikan Andrew Zolli dan Ann Marie Healy dalam bukunya yang dijuduli Resilience (2017). Menurut keduanya, resiliensi adalah kemampuan sistem—baik ekosistem, komunitas, atau kota—untuk menyerap gangguan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap menjaga fungsi inti. Namun, lebih dari itu, resiliensi mengandung kemampuan untuk bertransformasi ketika kondisi lama sudah tidak memadai untuk menghadapi tantangan baru.

Zolli menekankan bahwa sistem yang tangguh memiliki tiga sifat utama. Pertama, sistem yang tangguh adalah sistem yang merengkuh keanekaragaman (diversity), yang menyediakan banyak jalur solusi ketika satu jalur gagal. Kedua, memiliki sifat modularitas (modularity), yang mencegah kegagalan di satu bagian dapat meruntuhkan keseluruhan sistem. Lalu yang ketiga adalah adanya umpan balik yang kuat (tight feedbacks), yang memastikan masalah cepat terdeteksi dan direspons.

Lalu bagaimana dengan Makassar?, krisis plastik menjadi ujian bagi sistem yang kita bangun selama ini apakah memiliki ketiga sifat ini. Dari sisi keanekaragaman, pengelolaan sampah Makassar masih terlalu bergantung pada satu jalur, pembuangan ke TPA Tamangapa. Sistem yang tangguh seharusnya punya banyak “pintu keluar” untuk material—reduksi hulu, substitusi bahan, pemrosesan lokal, hingga ekonomi sirkular.

Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi modularitas ?, kota belum memiliki “penyangga” di tingkat kelurahan/RW. Ketika TPA terganggu, seluruh kota terdampak. Modularitas dapat dibangun dengan memperkuat bank sampah komunitas, pusat daur ulang mini, dan rantai pengumpulan desentralisasi. Begitupula dari sisi umpan balik, aliran data tentang volume dan jenis sampah masih lemah. Sistem monitoring real-time dapat mempercepat respons kebijakan.

Berdasarkan data DLH Makassar, total timbulan sampah tahun 2022 mencapai 296.252 ton/tahun, dengan plastik menyumbang 35–40%. Dengan populasi ±1,48 juta jiwa (BPS, 2024), tekanan per kapita tinggi. Tekanan ini berlipat karena Makassar adalah simpul perdagangan dan logistik Indonesia Timur, yang berarti arus barang selalu diikuti arus limbah.

Dalam kerangka resiliensi, Makassar menghadapi krisis plastik terbagi dalam tiga dimensi sekaligus. Pertama, resiliensi ekologis; mesti ada upaya serius menjaga daya pulih pesisir dari gangguan plastik yang merusak rantai makanan laut dan habitat mangrove. Penelitian menemukan mikroplastik di sekitar TPA Tamangapa dan di biota laut, menandakan jalur langsung dari sampah kota ke paparan biologis.
Kedua, resiliensi sosial; memperkuat modal sosial seperti gotong royong sambil mengatasi keterbatasan fasilitas 3R dan distribusi program edukasi. Zolli mengingatkan, sistem sosial tangguh adalah yang mampu mengimprovisasi respons ketika sumber daya yang ada terbatas.

Ketiga, resiliensi ekonomi; membangun model bisnis berkelanjutan yang tetap melibatkan pelaku informal (pemulung, pengepul) dalam skema transisi yang adil. Proyek waste-to-energy di Tamangapa, jika dijalankan, harus menjaga fungsi inti lingkungan.
Dari sini terlihat bahwar resiliensi adalah panduan arah: memperbanyak jalur solusi, memecah ketergantungan pada satu sistem besar, dan menciptakan arus informasi cepat. Makassar yang tangguh dalam menghadapi plastik adalah kota yang tidak hanya mengangkut sampah lebih cepat, tetapi juga membatasi kelahirannya, memulihkan nilainya, dan menjaga fungsi-fungsi inti—ekologis, sosial, dan ekonomi—dari generasi ke generasi.

Selanjutnya Apa?
Masa depan Makassar tidak ditentukan semata oleh keputusan di ruang rapat pemerintah atau meja perundingan internasional, tetapi oleh ribuan keputusan kecil yang diambil setiap hari di pasar, di dapur rumah tangga, di warung kopi, dan di bibir pantai. Untuk mengubah arah arus plastik yang kian deras, kota ini perlu menggerakkan transformasi yang menyentuh hulu sekaligus hilir, yang melibatkan warga sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton.

Langkah pertama adalah membatasi penggunaan wadah plastik sekali pakai. Kantong kresek, sedotan, dan styrofoam—barang-barang yang hanya dipakai sebentar namun meninggalkan jejak ratusan tahun—perlu secara perlahan dikeluarkan dari keseharian kita. Namun larangan semata tidak cukup, harus diiringi insentif yang memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk beralih ke kemasan yang ramah lingkungan. Di sini, kota bisa menjadi sahabat warganya, bukan hanya melarang, tetapi juga menyediakan jalur transisi yang manusiawi. Jalur yang memahami bahwa perubahan memerlukan waktu, dukungan teknis, dan bantuan modal. Pedagang kaki lima, warung makan, atau penjual di pasar tradisional tidak bisa serta-merta mengganti kemasan plastik dengan bahan alternatif yang harganya lebih mahal. Jalur dimana pemerintah bersama komunitas melakukan edukasi, subsidi awal, serta jaringan pemasok bahan ramah lingkungan yang terjangkau. Dengan begitu, perubahan tidak dirasakan sebagai beban yang memaksa, melainkan sebagai undangan untuk bersama-sama membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat bagi lingkungan.

Di jantung perubahan ini, ekonomi sirkular berbasis komunitas menjadi kuncinya. Bayangkan setiap kelurahan memiliki koperasi yang mengelola pusat daur ulang, membeli plastik yang dikumpulkan warga, dan mengubahnya menjadi produk bernilai, mulai dari pot tanaman, peralatan rumah tangga, hingga bahan bangunan inovatif. Pemulung dan pengepul bukan lagi bekerja di pinggir sistem, melainkan menjadi bagian resmi dari jaringan pengelolaan sumber daya kota. Uang yang berputar dari aktivitas ini tetap tinggal di komunitas, menciptakan lapangan kerja lokal, dan menguatkan rasa memiliki warga terhadap lingkungan mereka.

Ekonomi sirkular seperti ini tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sering terkikis oleh logika konsumsi cepat. Ia menuntut kolaborasi, warga yang memilah sampah di rumah, koperasi yang mengelola alur material, pelaku usaha yang membeli produk daur ulang, dan pemerintah yang memastikan regulasi serta dukungan infrastruktur berjalan seirama. Dengan demikian, plastik bukan lagi simbol limbah yang dibuang, tetapi sumber daya yang diolah ulang dengan kreativitas dan tanggung jawab.

Transformasi ini juga harus merambah sekolah dan kampus. Literasi lingkungan yang mengajarkan tentang dampak plastik dan prinsip resiliensi dapat membuat generasi muda tumbuh dengan kesadaran ekologis sejak dini. Mereka dapat menjadi duta perubahan, menguji ide-ide baru, dan mempraktikkan gaya hidup bebas plastik di lingkungan belajar mereka. Sekolah yang menolak botol sekali pakai atau kantin yang memakai kemasan organik akan menjadi laboratorium kecil dari masa depan yang kita bayangkan.

Dan tentu saja, laut serta pesisir, penopang ekonomi dan budaya Makassar, tidak boleh dibiarkan sendirian memulihkan diri. Restorasi mangrove, penanaman terumbu karang, dan pembersihan pantai harus menjadi ritual kolektif, sebuah perayaan persaudaraan dengan alam. Masyarakat pesisir yang terlibat langsung akan merasakan manfaatnya: ikan yang lebih sehat, air yang lebih bersih, dan pantai yang kembali menjadi ruang bermain anak-anak.

Akhirnya, semua ini membutuhkan ruang bersama untuk duduk satu meja, pemerintah kota, akademisi, NGO, pelaku usaha, komunitas, dan tokoh masyarakat. Forum semacam Makassar Resilient City dapat menjadi wadah untuk merajut benang-benang inisiatif agar tidak tercerai-berai, menyatukan visi bahwa kota ini mampu hidup tanpa dibebani oleh plastik sekali pakai.

Seperti diingatkan Santo Fransiskus Asisi dalam Gita Sang Surya seperti yang dikutip dalam buku laodato Si’ (2015), bahwa kita pada dasarnya bersaudara dengan air, angin, api, dan tanah. Plastik yang kita buang adalah hutang yang akan ditagih oleh saudara-saudara itu. Makassar, dengan lautnya yang biru dan warganya yang hangat, masih punya kesempatan membayar hutang itu, namun bukan dengan uang, tetapi dengan keberanian mengubah cara hidup, dan mengubah cara pandang kita dalam mengelola Kota.