WWF Pimpin RAPS, Konflik Agraria di Sumsel Terancam Tak Selesai

Palembang, KoranSN

Penunjukkan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia untuk memimpin sekretariat bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) dinilai bertentangan dengan agenda reformasi agraria yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Kepala Departemen Kaderisasi dan Organisasi Serikat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel, Rian Syahputra mengatakan, salahsatu dampak negatif dari penunjukkan WWF tersebut, konflik agraria di Sumsel terancam tak akan dapat terselesaikan.

“Konflik agraria di Sumsel ini sangat banyak, terutama menyebar di Kabupaten Ogan Ilir, OKI, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Mayoritas konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar ataupun korporasi. Permasalahan ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, namun dengan menunjuk WWF untuk memimpin RAPS, saya tidak yakin konflik ini dapat terselesaikan,” ungkap Rian dalam keterangan persnya, Senin (23/10/2017).

Selain memang bukan bidangnya, Rian beralasan, penunjukkan WWF sudah salah, karena seharusnya tanggung jawab penyelesaian agraria dan perhutanan, berada di tangan pemerintah Indonesia.

“Seharusnya ini (konflik agraria) tanggung jawab mutlak pemerintah, dan tidak bisa di sub kontrakan. Ini bukan masalah sentimen organisasi tetapi lebih kepada tanggung jawab, apalagi WWF ini memang tidak berkonsentrasi di permasalahan agraria, tetapi lebih konsen di permasalahan-permasalahan konservasi,” kritik Rian.